Sistem pemerintahan Israel berdasarkan demokrasi parlementer.[1] Perdana Menteri Israel merupakan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Knesset. Kehakiman bersifat independen dari eksekutif dan legislatif. Sistem politik Israel dan prinsip-prinsip utamanya diatur dalam 11 Hukum Dasar. Israel tidak memiliki konstitusi tertulis.[2]

 Perdana Menteri merupakan tokoh politik yang paling kuat di Israel. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden atas rekomendasi perwakilan partai di Knesset. Ia berwenang untuk membuat kebijakan dalam dan luar negeri yang kemudian akan ditentukan oleh kabinet. Kabinet terdiri dari para menteri, yang sebagian besar adalah kepala departemen pemerintah, meskipun terdapat beberapa wakil menteri dan menteri tanpa portofolio. Menteri ditunjuk oleh Perdana Menteri berdasarkan distribusi suara partai politik. Komposisi kabinet juga harus disetujui oleh Knesset. Perdana Menteri dapat memberhentikan anggota kabinet, tetapi setiap penggantian harus disetujui oleh Knesset. Sebagian besar menteri adalah anggota Knesset, walau sebenarnya hanya Perdana Menteri yang perlu untuk menjadi anggota Knesset. Kabinet mengadakan rapat setiap pekan pada hari minggu, dan mungkin ada rapat tambahan jika dibutuhkan. Setiap rapat kabinet harus dipimpin oleh Perdana Menteri.[4]

Presiden memilih perdana menteri dari partai yang paling mampu membentuk pemerintahan, berdasarkan pada jumlah kursi di Knesset atau koalisi mereka menang. Setelah ditunjuk presiden, perdana menteri mempunyai waktu 45 hari untuk membentuk pemerintahan. Knesset secara kolektif harus menyetujui anggota kabinet. Sistem pemilihan ini diwariskan dari Yishuv (organisasi penduduk Yahudi ketika era Mandat Britania), sehingga sulit bagi setiap partai untuk membentuk pemerintahan mayoritas dan membuat pemerintahan biasanya terdiri dari koalisi berbagai partai. Karena sulitnya mempertahankan koalisi, pemilihan cukup sering diadakan lebih awal dari yang dijadwalkan. Rata-rata umur pemerintahan di Israel sekitar dua tahun. Penyebab pecahnya koalisi bervariasi seperti proses perdamaian, peran agama di negara, dan skandal politik.[10]